Pernyataan SBY tentang Sistem Monarki Lukai Warga Yogyakarta

Saat ini dukungan untuk menolak RUU Keistimewaan Yogyakarta versi pemerintah di Yogyakarta semakin meluas. warga Yogyakarta tidak terima bila tatanan yang sudah mapan seperti saat ini diubah dengan sistem baru yang tidak sesuai dengan kultur masyarakat DIY.

"Semakin hari dukungan terus mengalir, sudah ribuan yang mendukung menolak RUU Keistimewaan versi pemerintah itu. UU itu untuk menentramkan warganya, bukan malah membuat konflik dan meresahkan warga," imbuh Bondan. Jumat, 26 November 2010 SBY menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden. Agendanya, mendengarkan pemaparan dari Mendagri Gamawan Fauzi tentang perkembangan empat RUU yang akan segera dirampungkan oleh pemerintah, di antaranya RUU Keistimewaan DIY yang telah lama terbengkalai.

Niat baik pemerintah ini menimbulkan kontroversi saat Presiden mengungkapkan pandangannya mengenai RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam sambutannya di awal rapat, Presiden menyebut tidak mungkin sistem monarki dapat diterapkan di negara demokrasi seperti Indonesia. Bukannya dapat apresiasi, justru pendapat Presiden ini malah menimbulkan kontroversi. (her/vit)


OPINI:

Harusnya SBY mengetahui fungsinya sebagai Presiden RI yang harus berhati-hati dalam menyatakan pendapatnya terhadap sesuatu. Bahkan terhadap sesuatu yang sifatnya amat penting seperti pendapatnya mengenai sistem di DIY yang menimbulkan banyak persepsi dari masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta merasa tersinggung dengan pendapat monarki si presiden. DIY yang memang sudah menjadi Daerah Istimewa dengan adanya keraton dan raja didalamnya bukannya memakai sistem monarki secara mutlak. DIY pun tetap menjunjung tinggi penerapan asas-asas demokrasi walaupun demokrasi yang mereka terapkan adalah demokrasi secara kultural bukan seperti yang diharapkan pemerintah yaitu demokrasi secara prosedural. Banyak masyarakat DIY jelas menafsirkan pernyataan SBY sebagai sebuah silet tajam yang sedikit seenaknya. Kalau memang ini hanyalah sebuah kesalahpahaman harusnya SBY dengan cepat dapat meluruskan hal ini.